Klipping: Balada Radio Komunitas

MESKIPUN tercecer dari perhatian masyarakat, Mei tahun lalu-tepatnya 6 Mei 2002-di Yogyakarta dideklarasikan Jaringan Radio Komunitas Yogyakarta (JRKY) yang diikuti 30 radio komunitas, yang tersebar mulai dari ujung selatan Kabupaten Gunungkidul hingga ujung utara Kabupaten Sleman, dan 23 LSM di Yogyakarta.

Kelahiran JRKY tentu tidak semata-mata realitas simbolis pengukuhan identitas komunitas. Dengan mengusung motto “Radio Komunitas Bikin Rakyat Jadi Cerdas”, jelas ada harapan yang jauh lebih besar yang ingin digapai, yakni membangun paradigma baru kehidupan bermedia ketika dihadapkan pada realitas dominasi media penyiaran niaga.

Paradigma ini analog dengan pemikiran Francis Lucas, seorang praktisi radio komunitas di Filipina, yang dia sebut sebagai community communication. Dalam pengandaian ini keberadaan radio komunitas menjadi implementasi dari realitas bermedia yang menekankan genuine participation aktif masyarakat sebagai roh yang menggerakkan kehidupan bermedia masyarakat.

Bagi kebanyakan orang yang terbiasa dengan suguhan informasi yang dikemas menarik oleh media massa mapan, keberadaan radio komunitas boleh jadi merupakan media remeh-temeh yang tidak menarik karena memang pengelolaan program beserta isinya terkesan sederhana. Namun, seandainya kita cermati narasi yang pernah dituturkan Lukas tentang pengalamannya mendampingi Bayanihan Broadcasting di Infanta Quezon, Filipina, ada satu hal menarik yang secara determinatif diperankan radio komunitas dibandingkan dengan media massa mainstream, khususnya radio niaga.

Keberadaan radio komunitas secara jelas berperan sebagai katalisator terciptanya atmosfer media literate society. Keberadaan radio komunitas yang sepenuhnya dikelola masyarakat secara tegas mencairkan kebekuan batas eksklusivitas antara komunikator dan komunikan, seperti yang lazim ditemui dalam mainstream pengelolaan media besar karena memang orientasinya lebih difokuskan pada primacy of social goal.

Masyarakat tidak lagi didudukkan hanya sebagai resipien pesan, melainkan sekaligus sebagai pengelola radio mulai dari ranah pengelolaan program hingga pengelolaan sumber daya. Peluang masyarakat untuk membangun kompetensinya pada wilayah praktikal, analisis kebutuhan serta etis sebagai kompetensi yang sesungguhnya dari sebuah masyarakat melek media menjadi semakin terbuka lebar.

Proyeksi ini dapat kita baca dari berbagai narasi yang sempat menyembul dalam dinamika pengelolaan radio komunitas yang tergabung dalam JRKY, baik yang dikelola berdasarkan basis teritorial maupun sektoral seperti kaum petani dan mahasiswa.

Jangan heran seandainya suatu saat Anda mengikuti dinamika pengelolaan radio komunitas dari dekat lalu menemukan seorang penjual sega kucing yang dalam sebuah kesempatan menjalankan fungsinya sebagai seorang pembawa acara atau pemrogram, dan di saat lain berdiri sebagai narasumber sebuah talk show yang disiarkan radio komunitas.

Di saat lain lagi, bak seorang owner dia merelakan sebagian wedang jahe-nya sebagai dukungan material bagi aktivitas rekannya yang sedang siaran. Ada mobilitas peran masyarakat yang begitu cair dan boleh jadi tidak akan di temui di semua radio niaga yang mapan.

Tentu tidak dapat dikatakan dinamika pengelolaan radio komunitas tanpa persoalan sama sekali. Ada bentangan persoalan yang tentu saja harus dihadapi.

Persoalan aktual akhir-akhir ini yang sangat mungkin akan menjadi preseden buruk bagi keberadaan radio komunitas adalah belum dimilikinya kerangka interpretasi yang sama di antara pihak yang berkepentingan dengan pemanfaatan frekuensi gelombang radio sebagai ranah publik. Meskipun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran secara jelas mengisyaratkan pengakuan formal terhadap radio komunitas, ternyata operasionalisasinya berbicara lain.

Tidak adanya frekuensi permanen yang disediakan sebagai akomodasi terhadap keberlangsungan siaran radio komunitas pada dasarnya membuat sebagian besar pengelolanya terengah-engah bergerilya mencari frekuensi “kosong” agar tidak terlindas siaran radio niaga yang berdaya pancar jauh lebih besar atau terkena risiko sweeping yang dilaksanakan Dinas Perhubungan.

Barangkali ada baiknya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) DIY yang segera terbentuk mampu memberikan solusi jangka panjang yang visioner, mengingat posisi strategis radio komunitas bagi terbentuknya masyarakat melek media yang sesungguhnya!

Donatus DS Peminat radio komunitas di Yogyakarta

SUMBER: KOMPAS- Sabtu, 24 Mei 2003

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *