Klipping: Di Balik Cerita Radio Komunitas

Perdebatan tentang RUU Penyiaran tampaknya masih akan sangat panjang. RUU Penyiaran baru yang dimaksudkan mengganti UU Nomor 24 Tahun 1997 memang merupakan isu strategis terlebih bila dikaitkan dengan konteks public domain yang menunjang hajat hidup orang banyak. Bagaimana tidak, RUU Penyiaran tak hanya mengatur legalitas lembaga penyiaran, tetapi juga alokasi frekuensi, yang sekarang menjadi perebutan banyak pihak dalam ekonomi berbasis informasi.

Salah satu isu yang melingkupi penyusunan RUU Penyiaran adalah mengenai Radio Komunitas. Radio Komunitas dalam hal ini merupakan bagian Lembaga Penyiaran Komunitas sebagaimana tertulis dalam pasal 18, merupakan lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia bersifat tidak komersial dengan jangkauan wilayah terbatas untuk melayani kepentingan komunitas tertentu. Di sinilah kemudian muncul keberatan penyelenggara Radio Komunitas, terlebih ketika dalam perkembangannya pemerintah berupaya mempersulit munculnya radio komunitas berdasar pasal tersebut.

Kemunculan radio komunitas memang merupakan bentuk partisipasi langsung masyarakat dalam memperebutkan basis informasi. Tak heran bila kemudian Radio Komunitas sering muncul sebagai respon spontan warga untuk memenuhi kebutuhan informasi yang tidak dapat diberikan oleh Lembaga Penyiaran Negara dan Swasta. Respon yang berawal dari inisiatif warga inilah yang sering tidak didukung oleh legalitas hukum formal. Maka menjadi kendala ketika keinginan meningkatkan bentuk partisipasi melalui radio komunitas harus dihadapkan pada peraturan yang mengharuskan radio komunitas berbentuk badan hukum. Padahal menurut Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI) yang mendeklarasikan diri tanggal 15 mei 2002 setidaknya terdapat 34 radio komunitas yang aktif, belum seluruhnya berbadan hukum.

Terlepas dari perdebatan tersebut, keberadaan Radio Komunitas menarik dibicarakan terlebih ketika diletakkan dalam konteks otonomi daerah. Di Yogyakarta, setahun terakhir muncul radio komunitas yang sebagian besar berbasis di wilayah pinggiran dan pedesaan. Biasanya berawal dari kebutuhan masyarakat terhadap informasi seputar tempat tinggalnya. Salah satu Radio komunitas yang cukup eksis dua tahun terakhir adalah Radio Angkringan, di Desa Timbulharjo, Sewon, Bantul, dan dikelola warga sekitar. Salah satu program yang ditawarkan adalah iklan layanan masyarakat untuk mencari orang tua bagi siswa putus sekolah. Radio Angkringan juga menyiarkan langsung rapat BPD Timbulharjo sehingga bisa diikuti setiap warga. Di sinilah kemudian bentuk partisipasi warga menemukan wujudnya.

Tak dapat dipungkiri, keberadaan Radio Komunitas membuka akses informasi sekaligus memperlancar proses desentralisasi informasi yang selama ini tersentralisasi pada lembaga penyiaran negara. Selain itu, mampu menjadi public sphere yang menawarkan ruang terbuka untuk berekspresi dan terlibat langsung dalam proses konsumsi informasi yang dialogis.

Radio komunitas, dengan perangkat sederhana mampu menciptakan jembatan komunikasi antar warga. Sebut saja Radio Suara Petani di Klaten Jawa Tengah yang amat fungsional bagi kebutuhan budidaya petani, dan Radio Komunitas Abilawa di Subang Jawa Barat sebagai mediasi saat terjadi konflik antar kampung di Desa Wantilan, Subang.

Perjalanan radio komunitas sempat terseok-seok. Ada yang tidak menginginkan keberadaannya diakui secara hukum. Padahal jika dikaji lebih jernih, radio komunitas justru melatih masyarakat berdemokrasi mulai dari tingkat lokal. Namun, tanpa mekanisme evaluasi yang jelas, radio komunitas dapat menjadi ancaman. Hal itu dapat terjadi ketika radio komunitas justru mengkotak-kotakkan warga berdasarkan kebutuhan dan lokasi geografis. Ketika warga mampu memenuhi kebutuhan informasi sendiri, kecenderungan yang terjadi adalah munculnya sikap individualisme dan menebalnya sentimen kedaerahan. Di sinilah kemudian radio komunitas dapat merusak relasi sosial ekonomi antarkelompok masyarakat.
Adanya kebijakan otonomi daerah, sebenarnya sedikit banyak menguntungkan perkembangan radio komunitas, karena bisa berperan “mensterilkan” informasi pusat yang sering bias dan sulit dipahami masyarakat kebanyakan. Radio komunitas dapat menjelaskan dan menyaring informasi dari media umum, yang sarat kepentingan.

Ada beberapa syarat yang dapat dipenuhi agar radio komunitas dapat terus diakui keberadaanya oleh masyarakat. Diperlukan tak hanya pengakuan resmi yang tercantum dalam Undang-undang penyiaran tetapi juga tersedianya frekuensi khusus bagi radio komunitas. Selain itu bidang penyiaran semestinya diatur oleh lembaga independen, di mana penerimaan masyarakat terhadap sajian radio komunitas diserahkan pada sejauh mana lembaga itu mampu peka terhadap dinamika masyarakat. Bagaimanapun pembentukan radio komunitas harus terlahir dari kebutuhan lokal masyarakat setempat. Artinya, bukan karena bertujuan project oriented atau karena dorongan lembaga donor yag lebih dominan.
Dari sini kita bisa berefleksi apakah kelahiran radio komunitas benar-benar merupakan dorongan masyarakat yang membutuhkan, atau karena lainnya?

(Indah Surya W dan A Dwi Nugroho, Keduanya mahasiswa Fisipol UGM)

Sumber: Kompas, Sabtu, 22 Juni 2002

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *